PARPOL

Telaah kritis terhadap orientasi politisi dalam partai Islam hari ini

Islam dan Politik, bukan hal baru dalam rantaian sejarah. Sejak hijrah tahun 622 M hingga wafat tahun 632 M, posisi Nabi Muhammad SAW mengalami perubahan besar.

Di Madinah, menurut Harun Nasution, mereka mempunyai posisi yang baik dan segera menjadi suatu komunitas umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi pemimpin masyarakat yang multi kulture itu.

Pembentukan masyarakat muslim baru tersebut, ditandai dengan pembuatan perjanjian tertulis pada tahun 622 M antara Nabi dan kelompok-kelompok masyarakat Madinah yang kemudian dikenal dengan " Piagam Madinah ". Dimana, dalam undang-undang tersebut, mengatur kehidupan sosial politik bersama kaum muslim dan non muslim Madinah.

Namun, dalam memahami Islam dan politik, hal yang patut disadari adalah adanya beragam keunikan diantara perbedaan. Terlebih di Indonesia ini. Barangkali semboyan "Bhineka Tunggal Ika" mewakili keberagaman itu. Namun, seperti dikatakan tadi bahwa, walaupun tidak didapati dalam bentuk fisik, namun secara abstarksi terbentuk sebuah pola yang mengalami diskursus tentang politik Islam itu sendiri.

Berbagai doktirnisasi yang mengarah pada transhistoris menempati posisi sentral. Politik sendiri, secara umum dipahami sebagai cara memperoleh kekuasaan. Namun dalam hal ini, Hasan Al Banna membagi politik dalam dua sisi, yakni internal dan eksternal. Dimana, sisi internal politik adalah mengurus persoalan pemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsinya, merinci kewajiban dan hak-haknya, melakukan pengawasan terhadap para penguasa untuk kemudian dipatuhi jika mereka melakukan kebaikan dan dikritik jika mereka melakukan kekeliruan. Sedangkan sisi eksternal politik adalah memelihara kemerdekaan dan kebebasan bangsa, mengantarkan mencapai tujuan yang akan menempatkan kedudukannya di tengah-tengah bangsa lain, serta membebaskannya dari penindasan dan intervensi pihak lain dalam urusan-urusannya.

Hanya saja, tak dapat dipungkiri bahwa, pendekatan historis dengan jargon " putra daerah " yang pada kenyataannya membentuk realitas politik baru. Karena aktivitas yang dilakukan menciptakan mosaik kesadaran, emosi, keberpihakan dan pilihan-pilihan politik masyarakat secara luas, sehingga terbentuklah peta-peta primodialisme sebagai wajah baru politik lokal.

Islam sendiri adalah ajaran yang serba mencakup dan menyeluruh atas dasar prinsip ajaran Nabi Ibrahim Alaihissalam (Ketahuidan). Hal ini tidak sekadar tercermin dalam kedua pedoman, Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga menjadi watak umat Islam itu sendiri. Dalam hal ini, Ahmad Zubaidi mengatakan, Islam tidak sekadar dipandang dalam bingkai orientalistik, tetapi juga sebagai instrumen dalam memahami dunia.

Hal ini, jika dilihat dalam perspektif Islam, tidak ada suatu persoalan pun yang keluar dari persoalan agama. Dalam salah satu hadist, Rasulullah SAW menegaskan, "antum bi umuri dunyakum " yang artinya : anda lebih mengetahui dunia, anda tahu urusan anda.

Disini, dalam kalimat dunyakum (dunia anda), banyak disalah tafsirkan sebagai lawan dari akhirat, yang dalam pandangan sekulerisme (paham-paham keduniaan) kemudian menjadi signifikan. Memisahkan dengan lawan kata, " Dunia dan Akhirat".

Pada dasarnya, harus diakui bahwa kedatangan dan perkembangan Islam di Indonesia tidak terlepas dari politik. Mulai dari masa kolonialisme hingga reformasi, tokoh-tokoh politik Islam cukup kental dalam setiap sepak terjangnya. Dimana, Islam yang membentang selama beberapa abad ini membangun sistem kesadaran baru dan juga ruang yang baru. Berangkat dari traumatisasi sejarah yang ditimbulkan, pada gilirannya kemudian memetakan kekuatan-kekuatan sosial baru.

Dr Kuntowijoyo dalam artikelnya, "Obyektivikasi Agenda Reformasi Ideologi" mencoba memecahkan politik dan ideologi. Sejarah kita, kata Kuntowijoyo, adalah sejarah yang terputus. Menurutnya, jika saja Orde Baru memberikan ruang terhadap " nafas politik " yang sehat, tentu persoalan pertentangan telah usai. Sebab pada dasarnya, hal tersebut tidak bisa diharapkan manakala pemerintahan bergerak dengan pola militeristik. Karena yang ada hanyalah bara api dalam sekam. Dimana, pertentangan antara ideologi politik antara kaum nasionalis sekuler dan Islam orientalisme dalam bingkai Indonesia seakan tak pernah padam di era yang diklaim demokratis ini.

Dalam sejarahnya, pertentangan ideologis politik antara Islam dan sekuler telah menimbulkan korban. Terutama masa pengikut yang nyaris tak pernah mengerti political game para elit. Mereka (saya sebut awam) hanya akan beraksi manakala tekanan - tekanan serta agitasi elit yang menghembuskan janji manis. Belum lagi kearifan sejarah belum ditangkap secara sadar bagi mereka yang dikategorikan sebagai elit politik. Walaupun nuansa kesadaran para elit politik didominasi oleh ajaran yang bersifat normatif, namun disatu sisi, tidak dibarengi dengan kearifan sejarah yang memiliki nilai-nilai sosialis dan humanistik.

Dewasa ini, banyak kalangan, khususnya generasi muda, yang tiba-tiba merasa dirinya adalah seorang ketua partai, menjadi narasumber berita, juru bicara partai dalam berbagai forum. Its okey. Itu orientasi tiap-tiap individu yang barangkali tersirat sebuah cita-cita membangun negeri. Hanya saja, realitas tersebut kemudian berlanjut pada fase - fase yang begitu sulit. Khususnya bagi pendatang baru dengan pemahaman politik dan modal yang minim.

Kesulitan mulai timbul ketika ternyata, tidak banyak donatur yang siap memberikan modal untuk menutupi sewa sekretariat, perjalanan ke daerah, dan sebagainya. Disamping itu, mereka kemudian disibukan dengan memburu orang-orang yang mau didudukkan untuk mengisi formasi struktur Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hingga Dewan Perwakilan Cabang (DPC). Disamping tuntutan partai untuk harus hadir dan memperkenalkan diri kepada publik, sekadar mencari unsur pembeda atau keunggulan dalam membuat platform partai.

Implikasinya kemudian berdampak pada kebingunan massa yang sejatinya memiliki keragaman persepsional yang tidak sepenuhnya memahami political game para elit tadi. Tak heran jika hujan tudingan berdatangan. Dimana, segala persepsi mengarah pada elit yang dinilai, hanya mau menjadi jenderal tanpa siap menjadi kopral.

Mau tidak mau, elit akan diperhadapkan dengan populasi massa yang akrab disebut konstituen. Sebab berapapun jumlah populasi pendukungnya, jumlahnya tetap sama. Rumusan matematikanya, semakin banyak partai maka, bilangan pembagiannya semakin besar dan itu berarti perolehan suara menjadi kecil.

Makassar, kamis 26 Januari 2017