Setelah meninggalkan Ternate sekitar sebulan lalu. Kabar informasi seputar tindaklanjut kasus lahan Hak Guna Bangunan (HGB) yang saat ini dibangun wahana hiburan Waterboom, di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate tengah yang menyeret nama Walikota dan Wakil Walikota Ternate, sudah tidak terdengar lagi.
Mungkin, saya sudah tidak berada di Ternate sehingga informasi tersebut pun ikut hilang dari amatan saya. Ataukah mungkin, kasus tersebut kurang menarik jika lembaga hukum belum menetapkan dalang dibalik proyek memperkaya diri sendiri dan orang lain tersebut.
Dalam perkembangan wacana, kasus Waterboom di sebagian masyarakat Ternate seakan sudah basi. Namun bagi saya, kasus korupsi tidak pernah basi dan tidak seharusnya di sejajarkan dengan menu makanan yang senantiasa basi pada waktunya. Kasus korupsi baru dikatakan basi apabila si korupsi sudah berada di balik jeruji besi, dan kemudian di ungkit lagi. Itu juga masih 'semi' basi.
Sejujurnya, saya cukup heran dengan sebagian masyarakat kita yang ada di Ternate. Apabila, sebagian dari kita yang tergerak untuk mengangkat sebuah kasus. Kita bakal dilabeli memiliki kepentingan untuk kelompok tertentu. Kita dipandang sebagai oknum yang digeraki oleh pihak lawan untuk menjatuhkan lawan dari pihak lain.
Sebab, disamping sebagian orang yang memanfaatkan kesalahan pemimpinnya untuk dijadikan sebagai salah satu senjata untuk menjatuhkan rivalnya, di satu sisi, kelompok yang berada di bawa pemimpin yang terbukti salah dalam kasus korupsi pun tidak tinggal diam dalam mengatur siasat, menseting, dan merekayasa
Di sini, saya pun mendapat pandangan lain dari kelompok tertentu sebagai orang yang di gerakan untuk menelusuri kasus yang mengendap. Saya seolah terjebak pada dua sisi yang bertolak belakang dengan penilaian dari kedua bela pihak yang berbeda pula. Ah, cuek saja.
Tertarik untuk di telusuri. Saya merasa tertantang untuk mendalami kasus tersebut. Mula - mula, saya mencoba mencari, siapa yang memegang lampiran amar putusan kasus lahan HGB Kayu Merah tahun 2014 tersebut. Setelah di peroleh, saya mempelajari, membaca isi lampiran tersebut dalam waktu satu malam. Ternyata, perjalanan kasusnya begitu rumit dan transparan. Tidak ada yang di tutup - tutupi dalam amar putusan yang diputuskan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut.
Melalui om Google, informasi seputar keterlibatan Walikota, Wakil Walikota, serta beberapa antek - anteknya sudah pernah di angkat dengan judul berita yang cukup memastikan. Namun, sampai hari ini, wacana tersebut hanyalah angin lalu. Barangkali, inilah yang membuat tiga pujuk kepemimpinan Kejaksaan Agung, dimutasikan hanya karena menangani kasus ini. Kalau benar!, seksi memang.
Waktu terus berjalan. Berkat campur tangan tuhan (mungkin), saya memperoleh sebuah salinan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 9 Agustus 2016 dari dua orang yang pernah di tetapkan tersangka. Lampiran tersebut ditujukan ke pihak Pengadilan Tinggi Negeri Kota Ternate, Kejaksaan Tinggi Negeri Kota Ternate, dan Kejaksaan Agung Maluku Utara. Di sini, pola "pimpong" yang mereka mainkan serta kesan menghindar nampak terasa. Lucu, kehadiran saya yang semestinya dipandang membantu, kemudian dibuat buntu.
Pengembangan terus berlanjut dan sampai pada waktu final informasi tahap awal dengan judul berita yang saya angkat "Surat Putusan PK Kasus Waterboom Mengendap".
Berita ini, mula-mula saya kirim ke salah satu media online milik salah seorang yang katanya, aktivis besar Maluku Utara. Kebetulan saya terdaftar sebagai seorang reporter di media yang dia buat. Namun, keesokan harinya, berita yang saya garap selama tiga hari di lapangan tidak diterbitkan. Maklum, selain baru saja media tersebut melakukan kontrak kerjasama antara media dan pemkot sekedar mendapatkan kue iklan dan advetorial, pemilik dari media tersebut ternyata, sekampung dengan Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Ternate. "Kita sedang membangun kerjasama dengan pemkot, jadi beritanya di buat baik-baik yah" kata pemilik media tersebut.
Tidak berhenti sampai di situ, naskah peliputan yang tidak di terbitkan di media Online tersebut, saya kirm ke salah satu media cetak yang berkantor di Tidore. Alhamdulillah, kabar yang saya dengar, di terbitkan.
Keesokan harinya. Saya bergegas ke tempat penjualan koran yang berlokasi di depan Ternate Mall, Kelurahan Santiong, sekedar mengecek berita tersebut. Namun, kata pedagang, korannya sudah habis. "Wah, masih jam 8 pagi, namun korannya sudah terburu laku. Mungkin beritanya seksi kali," pikirku.
Saya kemudian menuju ke prees room, Kantor Walikota Ternate. Setibanya di sana, tidak ada satupun koran yang saya cari di press room. Saya coba menuju ke ruang Kehumasan. Kata ibu-ibu pegawai yang ada di ruang kehumasan, koran yang saya cari, hari ini (waktu itu) tidak masuk (di ruang humas). Saya terdiam, dan pulang dengan lelah.
Perihal tersebut kemudian saya utarakan di salah seorang wartawan Radar Halmahera. Menurut dia, terkadang sudah ada beberapa oknum yang mencekal beredarnya, berita tersebut. Sebab, pengalaman dia sewaktu bertugas di Halmahera Utara, hal yang saya alami pernah di alaminya,". Saya pun beranjak pulang membawa suatu kenyataan yang tak dapat di percaya.
Dua hari berdiam di rumah, saya mencoba membangun sebuah upaya dengan salah seorang wartawan media cetak lokal. Dengan semangatnya, ia siap mempresure informasi yang saya gali selama tiga hari di lapangan. Keesokan harinya, berita tersebut akhirnya naik di tiga media cetak, selama tiga hari berturut-turut. Tidak berhenti sampai di situ, saya coba membangun relasi dengan salah satu media cetak di Makassar dan kemudian diterbitkan di media Onlinenya. Angka statistik pembaca tautan tersebut berkisar seratus lebih pembaca.
Bersamaan dengan itu, saya sudah kembali ke Makassar. Namun, informasi seputar tindaklanjut Kejati, Kejari, PN, terkait kasus HGB Kayu Merah, masih terus saya ikuti.
Suatu ketika, di beranda Facebook, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Ternate menggelar aksi di Kejaksaan Agung (Kejagung) Maluku Utara. Mereka mendesak Kejagung Malut untuk mengusut tuntas kasus korupsi di Maluku Utara, dan kemudian lebih ditekankan pada kasus KM. Faisayang dan Dana Bantuan Sosial (Bansos) Halmahera Selatan. Aksi pun berujung ricuh. Tentunya, solusi yang dihasilkan dari aksi tersebut hanyalah memenjarakan oknum Kejagung yang melakukan pemukulan, bukan lagi pada kefokuskan aksinya.
Berdasarkan informasi yang saya peroleh, pasca dari bentrokan tersebut, berita Waterboom pun tenggelam dari lembaran media massa, beriringan dengan pemukulan yang dilakukan oknum Kejagung terhadap salah seorang Anggota HMI Cabang Ternate.
Pertanyaanya, mengapa kasus yang sudah jelas di depan mata tidak di presure/full up. Mengapa sebuah organisasi yang senyata-nyatanya bercabang di Ternate, tidak menekankan kasus Waterboom kedalam poin aksinya. Dilibatkan kah organisasi kepayugubanan Halmahera Selatan dalam aksi tersebut?, bukankah empat pemberitaan seputar kasus Waterboom terbit selama empat hari berturut-turut di koran. Ada apa di balik semua ini ?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar